PIHAK manajemen PT Aneka Tambang Unit Bisnis Penambangan Emas (UBPE) Pongkor menyatakan informasi ada 700 orang terjebak di area pertambangannya tidak benar atau hoaks.
Pernyataan klarifikasi disampaikan oleh General Manager Gold Mining Business Unit PT Antam, Nilus Rahmat, bersama Bupati Bogor Rudy Susmanto, Rabu (14/1) malam.
“Kami menyampaikan informasi dari perwakilan PT Antam yang ada di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Perusahaan menyampaikan, mengklarifikasi terkait pemberitaan yang beredar, serta klaim ratusan orang terjebak di aneka Tambang. Informasi tersebut tidak benar,” ungkapnya.
Dia menjelaskan video yang beredar itu merupakan dokumentasi penanganan kondisi teknis berupa asap di area tambang, tepatnya level 600 meter di Uruk yang terdeteksi pada Selasa 13 Januari 2025, sekitar pukul 00.30 WIB.
Pada saat itu, lanjutnya, terindikasikan asap berasal dari terbakarnya kayu stapling atau penyangga. Kondisi tersebut mengindikasikan terjadi peningkatan konsentrasi gas monoksida atau CO di atas ambang yang dianggap aman bagi manusia yaitu sebesar 25 ppm.
Sedangkan pada saat kejadian, nilai ukur mencapai 1.200 ppm. Pada kondisi tersebut sangat berbahaya.
“Hingga saat ini penangannya masih berlangsung,” katanya.
Sesuai prosedur keselamatan, jelasnya, kondisi ini segera harus direspons melalui penghentian sementara aktivitas di area terdampak.
“Penanganan dilakukan secara terukur dan betahap hingga kondisi dinyatakan aman. Seluruh karyawan dalam kondisi aman. Dan aktivitas operasional perusahaan tetap berada dalam posisi terkendali,” jelasnya.
Pihak Antam juga menegaskan bahwa tidak terdapat kejadian ledakan dan kebocoran gas berbahaya seperti informasi dan konten yang beredar. Tidak ada karyawan Antam yang terjebak di area tambang.
“Antam meluruskan bahwa tidak ada korban terjebak sebanyak 700 jiwa. Hal itu keliru. Mungkin angka tersebut merujuk pada nama salah satu portal yang sudah tidak kami pergunakan lagi untuk kegiatan operasi penambangan yaitu Portal Level 700 di Uruk.”
“Kami berharap masyarakat untuk tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi serta merujuk informasi resmi yang disampaikan oleh perusahaan maupun pihak berwenang,” tutupnya. (I-2)
